PEKANBARU, ForumAspirasi.id – Praktik dugaan korupsi secara terang-terangan terindikasi kuat terjadi pada proyek pembangunan drainase milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru di Jalan Hadi Suwarno, Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Proyek tersebut diduga kuat sengaja dikerjakan asal-asalan demi meraup keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar spesifikasi kontrak secara fatal. Senin (5/10/26).
Berdasarkan investigasi mendalam media ini di lapangan baru-baru ini, ditemukan modus operandi pengurangan volume material yang sangat masal. Struktur pembesian yang menjadi tulang punggung kekuatan drainase diduga dipasang secara acak-acakan. Jarak antarbesi yang seharusnya rapat di nilai sengaja diregangkan secara ekstrem dan bervarias hingga mencapai jarak 80 CM, yang diduga kuat sebagai modus untuk menyunat anggaran belanja baja tulangan.
Kondisi fisik di lokasi memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Besi-besi pembatas dinding drainase dipotong pendek dan dipasang aburadul tanpa mengikuti standar teknik sipil yang benar. Pola pengerjaan seadanya ini mengindikasikan adanya dugaan konspirasi untuk mempercepat progres fisik tanpa memedulikan kekuatan konstruksi, sehingga bangunan dipastikan rawan ambruk setelah anggaran dicairkan.
Kejahatan anggaran ini semakin diperkuat dengan status proyek yang terkesan menjadi proyek “siluman“. Di sepanjang lokasi pekerjaan, pihak rekanan diduga sengaja tidak memasang papan informasi proyek (plang nama). Ketiadaan transparansi ini diduga kuat untuk menutupi nilai kontrak, asal-usul sumber dana, serta menyembunyikan identitas perusahaan kontraktor pelaksana dari pengawasan masyarakat dan aparat penegak hukum.
Keadaan kian diperparah oleh hilangnya fungsi kontrol dari instansi terkait. Selama investigasi dilakukan, tidak ditemukan satupun pengawas dari Dinas PUPR Pekanbaru maupun pihak konsultan pengawas di lokasi. Absennya pengawas ini memperkuat dugaan adanya pembiaran sengaja atau “main mata” antara pihak dinas dan kontraktor untuk memuluskan praktik korupsi ini.
Masyarakat setempat yang menyaksikan langsung kebobrokan proyek ini meluapkan amarahnya.
Salah seorang warga tempatan menyebut bahwa tindakan kontraktor ini sama saja dengan merampok uang rakyat karena hasil pekerjaan dipastikan akan langsung hancur dalam hitungan bulan.
“Ini bukan membangun, ini namanya merusak dan menghabiskan uang negara secara sia-sia! Saya lihat sendiri pembesiannya aburadul dan sengaja dijarangkan mulai dari 40 sampai 80 senti. Kalau sistem kerjanya make cara culas begini, drainase ini tidak bakalan tahan lama. Mereka cuma cari untung besar, sementara warga yang ketiban ruginya,” cetus warga.
Sementara itu, Kabid SDA PUPR Ferry Andriawan dan Kadis PUPR Kota Pekanbaru Edwar kompak bungkam saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Senin malam (5/10/2026). Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat tersebut sama sekali tidak memberikan jawaban atau respons apa pun terkait temuan investigasi di lapangan.
Pada hari yang sama, saat dikonfirmasi oleh media ini, salah seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Davit, menyebut bahwa proyek tersebut milik instansinya.
”Nggak ada proyek PUPR di daerah itu bang, dinas lain mungkin itu. Coba tanya ke dinas lain ya,’ ujarnya singkat.
Namun ironisnya, usai mengirimkan jawaban tersebut, Davit langsung memblokir nomor WhatsApp wartawan media ini.
Eric.
