BENGKALIS | ForumAspirasi.id – KUA-PPAS APBD Bengkalis 2027 resmi disepakati Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal penyusunan APBD dengan penekanan agar belanja daerah menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Nota kesepakatan ditandatangani Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (24/8/2026), di Gedung DPRD Bengkalis.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan Wakil Ketua III H. Misno. Sebanyak 30 anggota DPRD turut menghadiri rapat tersebut.
Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan hingga tercapai kesepakatan. Menurutnya, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen perencanaan anggaran, melainkan instrumen untuk memastikan arah pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan output dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Kasmarni.
Dalam rancangan kebijakan fiskal 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,247 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,260 triliun dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp13 miliar.
Arah pembangunan kemudian diarahkan pada penguatan sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Prioritas itu mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, perdagangan, dan pariwisata.
Pemerintah daerah juga menempatkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan efisiensi dan disiplin fiskal sebagai bagian penting dari kebijakan anggaran tahun depan.
Kasmarni menilai kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah semakin selektif dalam menetapkan program. Setiap belanja harus memiliki sasaran yang jelas, terutama untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati perempuan pertama di Riau itu berharap hasil kesepakatan segera memasuki tahapan penyusunan rancangan APBD 2027. Seluruh proses, kata dia, harus berjalan tepat waktu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Mari kita satukan langkah, perkuat komitmen, dan pastikan setiap kebijakan serta setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Bupati Kasmarni.**
Inf/Ade Putra Lendra
