Bupati Bengkalis Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Data dan Kebutuhan Nyata

BENGKALIS, ForumAspirasi.id – Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya mengandalkan program yang bersifat umum. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan lahir dari data yang akurat serta menjawab kebutuhan nyata para pelaku usaha di lapangan.

Pesan itu disampaikan Bupati Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau di Ruang Rapat Hang Tuah, Kantor Bupati Bengkalis, Kamis, 27 Agustus 2026.

FGD tersebut diselenggarakan Bank Indonesia bersama Center Survey Academy Development (CSAD), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menurut Johansyah, program pemberdayaan UMKM harus dirancang berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dijawab melalui kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran.

“Jika masalahnya pembiayaan, maka harus dihadirkan solusi permodalan yang tepat. Jika persoalannya kualitas produk, perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas. Begitu pula dalam hal kemasan dan pemasaran, harus didorong melalui program branding dan digitalisasi,” ujar Johansyah menyampaikan arahan Bupati.

Ia menambahkan, persoalan akses pasar perlu dijawab dengan pembangunan jejaring pemasaran yang lebih luas. Sementara untuk kendala teknologi produksi dan kapasitas pelaku usaha, pemerintah harus memastikan penerapan teknologi yang sesuai serta pembinaan yang benar-benar dibutuhkan.

Lebih jauh, Bupati berharap hasil penelitian KPJU Unggulan tidak berhenti sebagai dokumen akademik atau laporan di atas kertas. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam perencanaan program, pengambilan kebijakan, pengembangan investasi, penguatan pembiayaan, hingga pembinaan UMKM secara berkelanjutan.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta menindaklanjuti hasil FGD secara konkret.

Pemerintah, kata Johansyah, tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun UMKM yang kuat dan berdaya saing. Perbankan memiliki peran dalam membuka akses pembiayaan, perguruan tinggi melalui riset dan pendampingan, dunia usaha dalam memperluas pasar, sementara komunitas turut memperkuat kapasitas para pelaku usaha.

“Sinergi ini diharapkan mampu mengubah usaha keluarga menjadi usaha yang membuka lapangan pekerjaan, sekaligus melahirkan produk-produk berdaya saing melalui inovasi, digitalisasi, dan kualitas yang terus terjaga,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Center Survey Academy Development Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Ade Ria Nirmala, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Mohammad Azmir, serta Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Asnurial.**

Inf/Ade Putra Lendra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *